Sistem Hukum Internasional

Description

Page 1
natkrist
Mind Map by natkrist, updated more than 1 year ago
natkrist
Created by natkrist over 8 years ago
457
0

Resource summary

Sistem Hukum Internasional
  1. Bagian Hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala inter
    1. Hukum Perdata Inter
      1. Mengatur hub antar warga suatu negara dengan warga dari negara lain
      2. Hukum Publik Inter
        1. Mengatur negara 1 dengan negara lain
      3. Asal Mula
        1. Bangsa Romawi
          1. 89 SM
            1. Ius Civile
              1. Hukum nasional
              2. Ius Gentium
                1. Orang asing
                  1. Mengatur hub antar warga Roma dengan orang asing
                    1. Diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa
                2. Terwujud
                  1. Konferensi Wina 1969
                    1. Menyepakati Naskah hukum inter
                      1. Hukum perdata inter
                        1. Hukum Publik Inter
                      2. PBB
                      3. Hukum inter
                        1. Hukum tertulis
                          1. Hanya berlaku untuk perjanjian antar negara
                            1. Cth: Perjanjian Celah Timor
                            2. Menghasilkan Suatu perjanjian tertulis
                              1. Vienna Convention on the Law of Treaties
                              2. Tunduk pada ketentuan hukum kebiasaan Inter dan Yurisprudensi / Prinsip hukum
                              3. Hukum tidak tertulis
                                1. Terdapat hukum kebiasaan ruang lingkupnya untuk perjanjian antarnegara
                                  1. Perjanjian dengan subjek hukum lain memiliki pengaturan tersendiri
                                    1. Perjanjian antarnegara dan organisasi Inter
                                2. Asas Hukum Inter
                                  1. Teritorial
                                    1. Kekuasaan Negara atas daerahnya
                                      1. Semua orang dan barang di wilayahnya
                                    2. Kebangsaan
                                      1. Kekuasaan negara untuk warga negaranya
                                        1. dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya
                                          1. Exteritorial
                                      2. Kepentingan Umum
                                        1. Wewenang negara untuk warna negaranya
                                          1. Negara menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum
                                      Show full summary Hide full summary

                                      Similar

                                      Business Studies Unit 2
                                      tara.springate
                                      An Inspector calls Techniques
                                      anya14
                                      How did Hitler challenge and exploit the Treaty of Versailles 1933 - March 1938?
                                      Leah Firmstone
                                      AS Economics Key Terms
                                      Fred Clayton
                                      Business Studies Unit 1
                                      emily.mckechnie
                                      Bowlby's Theory of Attachment
                                      Jessica Phillips
                                      AN ECONOMIC OVERVIEW OF IRELAND AND THE WORLD 2015/16
                                      John O'Driscoll
                                      7 Elements of Good Design
                                      Micheal Heffernan
                                      2PR101 1.test - 3. část
                                      Nikola Truong
                                      GoConqr Guide to Flowcharts for Business
                                      Sarah Egan
                                      Data Protection Act 1998
                                      Carina Storm